Wakil Kita

Setelah mendekati purna tugas, banyak sekali kursi dewan yang melompong saat paripurna. Realitas pahit yang melemparkan kesadaran, bahwa sungguh mahal harga yang mesti dibayar dari pilihan kita.
Kegetiran semacam ini, semakin membuat public trust akan kinerja wakil rakyat melorot sampai ke titik yang paling nadzir. Titik terendah yang sulit dan butuh waktu untuk lambat laun mengembalikannya.
Tak perlu berdebat teori berlandaskan undang-undang ataupun beragam dasar hukum untuk menilai dan memaknai kenyataan itu. Cukup bertanya pada etika moral bagaimana para wakil rakyat itu harusnya bekerja. Mereka mendapat penghasilan resmi per bulannya, per kegiatannya, dan aneka fasilitas lainnya yang bersumber dari APBD. Kegiatan mereka didanai rakyat. Dari pajak, retribusi, maupun bea-bea lain yang harus dikeluarkan rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik. Siapa yang tidak akan terganggu dengan ulah para wakil kita tersebut.
Maka, pantaskah kita menyesali pilihan kita di masa lampau?Sekali dalam hidup pasti harus ada pilihan yang kita buat, atau kita tidak akan pernah menjadi apa-apa. Bisa jadi pilihan kita salah. Itu tak mengapa, tak perlu diratapi kedepannya. Hanya, memang kemudian perlu dipikirkan sebuah mekanisme, bangunan sistem yang menyediakan ruang bagi para pemilih untuk dapat mengontrol kinerja wakil-wakil mereka itu. Mungkinkah?
Kenapa tidak, karena kita, rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Undang-undang pun semestinya berpihak pada kepentingan rakyat. Harus ada yang memulai memikirkanya, setidaknya mengakampanyekan hal tersebut.

Pilpres Berlaku

Pertarungan tiga kandidat capres/cawapres seakan baru saja usai. Belum ada hasil perhitungan resmi yang dirilis KPU, sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara pemilu yang diakui negara. Tetapi, proses itu hampir tak lagi mendebarkan dan memberikan makna baru. Sebagian besar dari kita mahfum, hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, telah memberi gambaran siapa yang akan bertahta untuk lima tahun mendatang.
Sepanjang ini, kita menyaksikan betapa menariknya persaingan yang terjadi antara SBY dan JK. JK. Keduanya yang tak lagi bersama untuk Pilpres 2009 ini, menampilkan sesuatu yang sesungguhnya bukan hal baru, namun serasa asing bagi kita. Keduanya adalah pasangan incumbent. Satu presiden, satunya wakil presiden. Mereka saling mengkritik tajam. membeber capaian selama hampir lima tahun ke belakang.
Tetapi, JK toh akhirnya mau memberi selamat ketika posisinya mungkin sudah tak lagi bergigi. Tetapi, dia akan selalu tetap terhormat. Keduanya meneguhkan sikap bekerja bersama-sama sampai tiba masa 'perceraian' Oktober mendatang. Di permukaan semuanya terlihat elegan, smooth, dan teduh.
Kita juga sepatutny memberi apresiasi apa yang telah dan akan dilakukan Mega. Dia yang kembali tersingkir untuk yang kedua kalinya oleh SBY, masih mengambil jarak dengan sang juara 2009. Bukan berarti tidak kesatria. Mari kita lihat dari sisi positif, bahwa sesungguhnya kekuasaan memang membutuhkan kontrol, pengawasan. Power absolutelly tends to corrupt. Kekuasaan cenderung merusak. Dia perlu dikendalikan.
Mega berani mengambil posisi itu. Meski konsekuensinya, pada sisi yang paling nyata, Mega dan para pendukungnya jelas akan semakin jauh dari jatah kekusaan. Dan yang paling menyedihkan, bagi yang tak menyadari, Mega akan terlihat sebagai sosok yang penuh dendam. Sesungguhnya tidak...Semua memang telah memiliki tempatnya.
Usai Pilpres, tapi tidak akan kunjung usai semua proses untuk memakmurkan negera ini.

Mulai saja

Tidak ada salahnya mencoba
Kita hanya ada di putaran waktu, yang tiap celahnya memberi
kesempatan untuk mengisi