Berjumpa lagi

Indahnya perjumpaan, dengan blog ini.
Mulai saja, untuk menulis semua yang pantas dan berharap inspirasi

Ribuan Aduan Masuk, Termasuk Kasus KDRT

Catatan Kunjungan KPK ke Kantor Radarmas (2)

Power tends to corrupt. Frasa yang diungkap moralis John Emerich Edward Dalberg Acton atau lebih dikenal dengan Lord Acton itu, seperti menjadi fokus pijakan KPK memberantas akutnya korupsi di tanah air.

Sepanjang berdirinya KPK, menurut Penasehat KPK Abdullah Hehamahua, lembaga ini memang membidik koruptor-koruptor kelas kakap Kasus yang ditangani KPK melibatkan para penyelenggara negara. Itu bisa mulai dari Presiden sampai bupati. Untuk sekelas camat, tidak menjadi cakupannya.

Selain itu, jumlah nominal yang diduga ditilep ada di kisaran miliar rupiah. Namun, bisa saja nominalnya kecil tetapi memiliki dampak atau efek besar. Biasanya karena si pelaku memiliki dukungan politis yang kuat. Sampai saat ini, KPK dirasa telah membangkitkan harapan rakyat menyaksikan terciptanya negara yang bebas korupsi. Paling sedikit, orang akan takut untuk melakukan perbuatan yang tergolong extra ordinary crime itu.

Tengok saja, KPK berani menyeret besan presiden Aulia Pohan ke balik jeruji besi. Anggota DPR juga banyak yang dijebloskan ke bui. Prestasi-prestasi tersebut yang kemudian membuat KPK cukup diperhitungkan. Sekurangnya, sempat terdengar statemen SBY menyebut dengan kewenangan yang dimilikinya, pertanggungjawaban KPK hanya kepada Tuhan saja.

Tentang itu, Abdullah menjawab, KPK bertangunggjawab kepada rakyat. Dan ada juga laporan-laporan yang KPK sampaikan ke Presiden. Soal penyadapan yang dilakukan KPK, Abdullah mengatakan, semua itu dilakukan sesuai prosedur. Bagian penyadapan tak akan melakukan pekerjaannya tanpa ada izin tertulis.

Penyadapan hanya dilakukan pada person-person yang diduga kuat berkorupsi. Transkrip yang diterjmahkan juga yang hanya berhubungan dengan indikasi korupsi. Selebihnya dihapus. Asal tahu saja, menurut Abdullah, KPK sebagai satu-satuny lembaga di Indonesia yang memiliki sertifikat internasional untuk melakukan penyadapan. Bagaimana kemudian KPK mampu membidik kasus-kasus yang selama ini seperti lenyap ditelan bumi.

Sebagian besar, ternyata kasus yang ditangani KPK berasal dari laporan masyarakat. Setiap tahun, jumlahnya mencapai puluhan ribu laporan yang datang ke meja KPK. Hingga September lalu, sudah ada 7 ribu pengaduan masuk. Setiap warga berhak memberi pengaduan ke KPK. Caranya relatif mudah, bisa dengan surat yang dialamatkan kotak pos 575, Jakarta 10120.Atau melalui email pengaduan@kpk.go.id. Tentu saja, agar pengaduan itu efektif, maka kasus yang dilaporkan harus tergolong kelas kakap. Abdullah berharap, pelapor mau menguraikan kejadian kasus, memilih pasal-pasal yang seusai,memenuhi unsur tindak pidana, menyertakan bukti awal bila ada, serta menyertakan identitas pelapor. “Kami tak akan melayani surat kaleng,” ujar Abdullah. KPK pun menjamin kerahasiaan pelapor. Pengaduan itu diseleksi KPK. Sangat repot bila KPK mengurus semuanya.

Lihat saja, bagaimana satu hari Abdullah dibuat tertegun ketika membaca salah satu pengaduan. Surat itu datang dari Bandung. Sang pemilik surat, meminta KPK menindak tegas menantunya yang dinilainya telah berbuat pidana. Setelah dipelajari lagi, ternyata dalam surat itu menjelaskan sang menantu kerap menyiksa anak perempuan pemilik surat tersebut. “Kekerasan rumah tangga (KDRT-red) seperti ini jelas bukan pekerjaan kami mengatasinya,” kata Abdullah. Bukan hanya memberantas korupsi. KPK pun menanggung kewajiban mencegah tindak pidana korupsi terjadi. KPK berharap, media di daerah bisa menjadi semacam radar untuk memindai kasus-kasus korupsi.

KPK berjanji akan memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di wilayah Barlingmascakeb ke Radar Banyumas. Sebagai sebuah informasi, data tersebut bisa menjadi awal untuk mengamati apakah ada kebohongan yang dilakukan pejabat terkait kekayaan yang mereka miliki. (yudhis fajar/habis)

Tamu yang Membawa Minumnya Sendiri

Catatan Silaturahmi KPK ke Kantor Radarmas (1)

Awal pekan lalu, kantor pusat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghubungi nomor telepon Radar Banyumas. Lembaga yang sedang menjadi buah bibir ini meminta penjadwalan untuk agenda visiting media.

Agenda itu kemudian dilakukan Jumat (16/10) pagi kemarin. Datang perwakilan dari KPK yakni penasehat KPK Abdullah Hehamahua, dan staf Humas KPK Reza. Dari Radar Banyumas, ada Pimred Upik Warnida Laely dan segenar redaktur. Pertemuan dengan salah satu petinggi KPK itu digelar di ruang rapat redaksi Radar Banyumas. Tempat sehari-hari wartawan berkumpul, menyusun perencanaan, dan mengadakan evaluasi.

Perbincangan Jumat pagi kemarin itu berlangsung santai. Abdullah, yang pernah menjadi Ketua Umum PB HMI, sempat memulai percakapan dengan bertanya soal getuk goreng dan soto Sokaraja. “Ooh berarti tak jauh-jauh dari sini ya,” ucapnya.Setelah mengutarakan maksud kedatangannya ke kantor Radar Banyumas di Jalan Soperdjo Roestam No 88 Sokaraja.

Abdullah mulai berkisah soal situasi termutakhir KPK. Mulai dari ‘perseteruan’ antara KPV dengan Polri yang lantas familiar disebut perseteruan cicak versus buaya, tim lima, sampai soal lahirnya Perppu perubahan atas UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK oleh SBY.Tetapi memang tak semua isi perbincangan dengan Abdullah yang sudah dua periode ini menjabat sebagai penasehat KPK itu bisa disampaikan ke publik.

Ada hal-hal yang bersifat rahasia, dan sekadar cukup sebagai data saku saja. Namun yang jelas, informasi-informasi yang diberikan oleh lelaki yang menghabiskan masa kecil dan remajanya di Saparua Ambon itu cukup untuk membuka perspektif, jika memang tidak sedikit perlawanan sengit yang digencarkan terhadap usaha pemberantasan korupsi oleh KPK.

Sekitar setengah jam kemudian, sebagai tuan rumah yang ingin memuliakan tamu, Radar Banyumas menyuguhkan sekadar secangkir teh manis hangat dan jajanan ala kadarnya. Tidak lupa juga dengan getuk goreng yang tadi sempat ditanyakan sang tamu. Redaktur Pelaksana Radar Banyumas, Hary Agus Triono mempersilahkan tamu untuk mencicip hidangan. Tetapi Abdullah menolak halus. Dan itu bukan basa-basi. Sampai pamit, makanan yang terhidang tak disentuh secuilpun. Seorang staf KPK yang semula di luar, kemudian masuk ke ruang diskusi untuk mengantarkan botol minumal mineral. “Ini kami sudah membawa sendiri,” katanya.

Tentu saja, bagi orang yang menjunjung tinggi budaya ketimuran, perilaku Abdullah dan staf KPK itu terbilang sangat mengejutkan. Bahkan bisa disebut tidak sopan dan tidak menghargai tuan rumah. Abdulllah menjelaskan, yang dilakukannya adalah bagian dari kode etik KPK. Dia termasuk salah seorang perumus kode etik tersebut. Anggota KPK selama menjalankan tugasnya, tak sekalipun dibolehkan menerima fasilitas yang diberikan oleh negara atau swasta. Tidak juga makanan ringan, penginapan, apalagi uang saku. “KPK tidak boleh menerima jamuan semacam itu,”Menolak jamuan pemerintah, filosofinya, dana yang digunakan untuk itu berasal dari APBD.

Bisa dipastikan, anggaran yang seharusnya tersedot banyak ke rakyat kemudian terkurangi karena Pemda mengalokasikan untuk menjamu tamu-tamunya. Dan, sebagai petugas KPK, dia juga telah menerima anggaran dari KPK untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Abdullah menghindari adanya double anggaran. Sesuatu, double anggaran, yang sering kita dengar saat proses penyusunan APBD dilakukan. Dan, bukankah tak sedikit juga pejabat-pejabat yang masih senang dijamu meski mereka telah mengantongi uang akomadasi dari negara. Soal menghindari jamuan pihak swasta, Abdullah berpendapat, harusnya alokasi dana itu bisa menjadi tambahan keuntungan buat perusahaan. Yang nanti larinya adalah menjadi semakin besar pendapatan para pekerjanya. Kesejahteraan pekerja meningkat, secara tidak langgsung akan membantu menggerakkan perekonomian dalam skala yang lebih besar. Dan masih banyak hal lain yang diperbincangkan dengan tamu yang membawa minumannya sendiri itu. (yudhis fajar-catatan untuk Radar Banyumas-Sabtu 17 Oktober 2009)

PELUIT TERAKHIR

Setidaknya mulai sepekan kemarin, sepak bola di Karesidenan Banyumas seakan menemukan momentum untuk bergairah kembali. Betapa tidak, panggung untuk kompetisi sesuai kasta masing-masing wakil telah dihelat PSSI. Tim tangguh dari pantai selatan, yakni PSCS Cilacap menjadi klub yang paling membanggakan karena tampil di pentas divisi I nasional. Sementara, dua saudara PSCS yakni Persibas Banyumas dan Persap Purbalingga baru bisa beradu di divisi II nasional.

Kita bersama bangga dan meletakkan harapan besar saat para pahlawan lapangan hijau itu berangkat bertempur. Kita bersama-sama telah mencatatnya dengan tinta kuat dan di atas kertas yang tak mudah lekang tentang tekad yang diusung. Tiga tim itu mematok target sukses lolos dan promosi ke kasta yang lebih tinggi. Katakanlah, Persibas Banyumas dan Persap Purbalingga naik ke divisi I, serta PSCS Cilacap ada di tempat yang lebih terhormat divisi utama.Namun kemudian, catatan yang berlanjut terbaca lebih murung.

Wakil-wakil kita sekarang ada pada posisi yang kurang menguntungkan. Mereka belum tamat. Namun, adalah jalan terjal yang sekarang terhampar di depan untuk bisa melaju terus ke babak selanjutnya.

Persibas dan Persap belum pernah sekalipun meraih kemenangan. PSCS merasakan menang sekali, seri sekali, dan kalah juga sekali.Sekali lagi, mereka belum tamat sepenuhnya. Masih ada kesempatan yang kita juga tak pernah tahu barangkali ada keajaiban terjadi di masa-masa itu. Apalagi, filosofi bola bundar telah teramat rajin mengajarkan kepada kita, tak pernah ada sesuatu yang bisa diprediksi dengan pasti.

Perkiraan hanya sebuah gambaran, yang pada realitasnya di lapangan sangat bergantung kepada banyak varian. Seperti dalam hidup, yang penuh ketidakpastian. Hasil kadang teramat dikuasi oleh sesuatu yang berada di luar domain kita. Dalam belantara bola kaki, kita pernah menyaksikan bersama persoalan teknis sekaligus non teknis.Lantas, sepak bola adalah sepakbola.

Kita menikmatinya sebagai sebuah olahraga yang mampu menghibur dan mendatangkan kesenangan. Sepak bola adalah permainan yang sepenuhnya harus dinikmati pemainnya sepanjang laga. Namun, sepak bola yang begitu banyak penggandrungnya itu, juga bisa menggugah emosi ke titiknya yang paling puncak.Maka ada sesuatu yang kemudian mengecewakan saat anak-anak kita, para punggawa Persap dan Persibas terlibat dalam kasus anarkis di laga yang baru kemarin mereka jalani. Persibas bertikai dengan pemain lawan. Pilar-pilar Persap justru melakukan pemukulan terhadap wasit. Sebuah tindakan yang bagaimanapun alasannya sungguh telah mencederai semangat fair play. Memang bukan sebuah rahasia bila tak sedikit pengadil lapangan yang tak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Faktor non teknis ini yang paling mendatangkan ketakutan terhadap semua tim.

Meski demikian, adalah sama halnya dengan mereka, bila anak-anak kita lalu melanggar fair play. Biarkanlah itu diselesaikan lewat mekanisme yang ada. Soal ada tidaknya permainan di belakang meja dalam penyelesaian kasus tersebut, kita toh sudah bisa mengukur, seberapa banyak kita pantas memberikan kepercayaan agar tak sakit hati nantinya.Kompetisi masih berlangsung. Labilnya emosi para pemain kita menjadi sebuah titik evaluasi untuk pembenahan. Hanya ada kerugian bila kita berbuat anarkis di lapangan. Lebih penting adalah di balik semua itu, sepak bola mengajarkan banyak hal untuk bekal hidup di luar lapangan. Tak ada kata berhenti sebelum benar-benar terdengar sangkakala atau peluit terakhir. (yudhis fajar-untuk tajuk redaksi Radarmas, Kamis 15 Oktober)

Air Mata Soetedja

Kontroversi. Sepertinya kata tersebut semakin familiar di Banyumas. Hal-hal yang bersifat kontroversi itu, utamanya pada ranah kebijakan yang diambil pemerintah. Termutakhir adalah rencana Pemerintah Kabupaten untuk ‘menghilangkan’ gedung Soetedja dari peta Banyumas. Gedung yang sarat sejarah dengan perkembangan seni budaya Banyumas itu akan dibongkar karena renovasi Pasar Manis. Sebuah topeng yang selintas teramat sempurna.

Menghancurkan pusat seni budaya dan menautkannya dengan alasan pembangunan demi rakyat kecil, para pedagang pasar. Ketua Dewan Kesenian Kabupaten (DKK) Banyumas Bambang Set telah melontarkan pernyataannya. Kalangan seniman, dan rekan-rekan yang lain akan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan Soetedja.

Ada sesuatu yang tak bisa direlakan, bila gedung yang disebut sebagai rumah pergerakan orang-orang seni itu dihilangkan begitu saja. Tanpa menaruh prasangka buruk. Bila pedagang Pasar Manis menyetujui dan mendukung penuh rencana Pemkab soal ‘penggusuran’ Gedung Soetedja tersebut, maka potensi benturan antara rakyat berpeluang terjadi. Adakah tameng itu yang akan dipakai Pemkab untuk menghadapi gempuran penolakkan atas niat ‘menghilangkan’ Soetedja? Semoga saja tidak.

Sejauh ini belum terdengar, apakah Pemkab memiliki rencana untuk membangun sebuah gedung kesenian baru jika Sooetedja benar-benar digusur. Rakyat Banyumas sepertinya harus membiasakan untuk hidup dalam situasi-situasi yang mengejutkan. Bagaimana pembangunan menampakkan wataknya yang tidak ingin mendengar pendapat, saran, atau rembug dari yang lain.

Pembangunan lantas berjalan diatas keinginan yang berkuasa. Seolah ada jarak antara yang berada dalam pendopo kabupaten dengan mereka yang ada di seberang sana. Kompleksitas tidak dilihat sebagai modal untuk menghasilkan kebijakan yang lebih terintegrasi dan bermanfaat untuk masa yang lebih lama. Prosesnya lebih rumit, namun bila itu dilakukan penuh kesebaran dan mau mendengar, hasilnya akan lebih indah. Mari kita ingat sejenak beberapa kasus sebelum Soetedjo mencuat, soal pemugaran Alun-alun Purwokerto, ‘penggusuran’ PKL di jalan Jenderal Sudirman, dan pencabutan SKTM.

Penolakkan, keluh kesah rakyat, doa-doa kepedihan adalah laksana angin yang diyakini mudah berlalu. Refleksi sejenak itu sepertinya menghantarkan gambaran pada rakyat Banyumas, di masa pemerintahan sekarang, Soetedja akan mengalami nasib serupa.
Sungguh malang dan nestapa akan semakin dekat menghampiri, bukan hanya bagi kalangan pegiat seni jika mereka gagal mempertahankan Soetedja di tempatnya sekarang ini. Perihnya juga dirasakan seluruh rakyat Banyumas sekarang dan mendatang. Hilangnya kebanggaan sebagai warga kota yang memiliki gedung kesenian. Kemungkinan bergesernya pusat seni dan budaya ke kabupaten tetangga yang memiliki gedung kesenian.

Sungguh seni adalah satu bagian yang membuat manusia lebih menjadi manusia. Karena seni mengajarkan rasa. Seni membuat kita bisa merasa apa yang dirasa yang lain. Adakah yang ikut menangis saat yang lain menangis?

Pada titik ini, pemerintah harusnya mulai lebih terbuka. Rehabilitasi pasar untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang itu perlu. Namun, apakah dengan itu juga harus menghilangkan gedung bersejarah. Bangsa yang besar juga bangsa yang menghargai sejarahnya. Soetedja adalah bagian dari sejarah Banyumas. Pertanyaannya, ataukah memang sejarah ingin dirubah begitu saja oleh pemerintah yang berkuasa saat ini? Jika iya, mari kita belajar membiasakan hidup dalam kontroversi. Atau akan ada penjelasan lain dari persoalan-persoalan yang beberapa bulan terakhir terus menerpa Banyumas. Termutakhir, tentu soal Soetedja ini.

(yudhis fajar: untuk tajuk redaksi Radar Banyumas-Selasa 13 Oktober)

Lebaran dan Pemimpin

Setelah Berpuasa Satu Bulan Lamanya

Berzakat fitrah Menurut Perintah Agama

Kini Kita BerIdul fitri Berbahagia

Mari Kita Berlebaran Bersuka Gembira

Penggalan lirik lagu ‘Idul Fitri’ yang pernah dipopulerkan kembali oleh Tasya beberapa silam lalu, saat ini seakan menemukan lagi momentumnya. Lagu yang sangat ngetop di era 90 an itu memang enak didengar. Tak cukup hanya menghibur, lirik lagu tersebut juga sarat makna. Bukan persoalan bila di masa mutakhir ini, lagu tersebut tak kerap mampir di telinga. Seperti sebuah grafis yang telah memiliki blue print-nya, ketenaran akan ada batasnya. Butuh kearifan untuk merasa tidak kehilangan karena semua sesungguhnya adalah milik-Nya.
Berpuasa adalah seruan Tuhan bagi makhluk-Nya yang memiliki iman. Bulan penuh keagungan sekaligus cobaan. Pada bulan ini, rasa harap dan cemas pantas untuk diberikan. Ketika Ramadan lalu kita telah berusaha menjalaninya sebaik mungkin, menurut perintah agama, maka di Idul Fitri ini kita pantas berbahagia, berlebaran bersuka gembira.
Dan, bagi yang beriman pula, ada rasa kehilangan, resah dan pengharapan akankah bertemu lagi dengan Ramadan di tahun mendatang. Batas antara bersuka gembira dengan perihnya kehilangan kemudian menjadi teramat tipis.

Berjabatan Tangan Sambil Bermaaf- Maafan
Hilang Dendam Habis Marah di Hari Lebaran
Minal Aidzin Wal faidzin
Maafkan Lahir dan Batin
Selamat Para Pemimpin Rakyatnya Makmur Terjamin

Tak seorang pun dapat memilih dari rahim bunda yang mana dia akan dilahirkan. Sama halnya, tak seorang juga yang bisa menentukan di tanah mana yang akan menjadi tumpah darahnya. Dalam konteks lebaran ini, Indonesia memiliki sebuah tradisi mudik. Kembali ke kampung halaman. Bertemu sanak saudara untuk merekatkan kembali buhul silaturahmi dalam hari nan fitri. Pertemuan yang dalam gambaran idealnya-mohon maaf karena memodifikasi tulisan Cak Nun- adalah tidak lamis dan tidak semu.
Pertemuan yang lepas dari prasangka dan topeng duniawi. Saat mudik, adalah saat yang seharusnya menjadi momen paling siap untuk menelanjangi keangkuhan diri, membongkar semua hipokrisi. Meminta maaf tidak hanya di lahir tapi sekaligus batin. Dari sesuatu yang disengaja maupun tidak. Dari yang paling terlihat atau yang paling tersembunyi. Bahkan juga lebih jauh lagi, untuk kesalahan-kesalahan di masa mendatang. Karena manusia adalah lemah dan dhoif. Lebaran adalah saat untuk melepaskan diri dari ganjalan karena kita pernah menodai Hablum Minannas.
Meraih kesempurnaan sebagai makhluk Tuhan yang disebut dengan manusia. Maka selepas fitri, kita seperti bayi. Polos, suci, dan sungguh menggemaskan. Pertemuan yang tidak lamis semacam itu apakah ada dalam kehendak para pejabat, pemimpin kita yang beramai-ramai menggelar open house di masa lebaran ini? Jawaban sejatinnya tentu ada di hati mereka. Biarlah Tuhan dan diri mereka sendiri yang tahu.
Namun, dalam lirik lagu Idul Fitri diatas, kita mendengar ucapan selamat kepada para pemimpin (karena) rakyatnya makmur terjamin. Ketulusan diberikan karena pemimpin berhasil mengemban amanat, titipan kepercayaan dari rakyat. Pemimpin yang mampu menjami setiap hak mereka yang dipimpin. Maka pantaskah para pemimpin itu merasa mendapat ucapan selamat ketika mereka telah mengambil hak rakyat untuk hidup sehat, hak untuk mendapat pendidikan, dan hak untuk memperoleh penghidupan yang layak. Pemimpin yang telah merebut hak-hak rakyat itu, harusnya malu ketika mereka menggelar open house. Dalam dataran yang paling sederhana, open house terlihat bijaksana. Pemimpin membuka gerbang rumah agar rakyat bebas masuk dan bertemu dengan mereka.
Namun, bukankah itu berarti pula pemimpin berharap dikunjungi. Mempersilahkan rakyat untuk menghadap kepada mereka. Kita pernah mendengar kisah tercinta sahabar Umar bin Khatab RA. Beliau yang khalifah, berjalan setiap malam untuk memastikan tak ada rakyatnya yang kelaparan. Dan, ketika dijumpainya ada seorang janda bersama anak-anaknya menangis menahan lapar, Umar memanggul sendiri sekantong gandum untuk janda tersebut. Pemimpin menyambangi, mendengar kisah di balik setiap pintu rakyatnya. Mereka mengunjungi, bukan dikunjungi. Karena, pemimpin adalah melayani.
(yudhis fajar - untuk tajuk redaksi Radar Banyumas, 23 September 2009)

Dkhitan

Senin (20/7/2009), jam sembilan pagi, memenuhi undangan seorang sahabat untuk meliput kegiatan khittan massal.

Seorang bapak
berusaha membantu anaknya untuk melepas celana dalam yang dipakai. Di bagian belakang, seorang petugas menyiapkan alat kerjanya untuk memotong bagian ujung kemaluan anak yang setengah telentang itu.
Ada kasih sayang yang berikan, pelayanan terhadap warga, sekaligus kepatuhan terhadap keyakinan yang dianut. Khitan atau sunat, menjadi tradisi yang dilakukan pengikut Muhammad SAW. Anak lelaki disarankan untuk berkhitan. Memotong bagian ujung dari alat vitalnya.
Ritual keagaaman, pada titik tertentu memang menuntut keikhlasan serta sikap tunduk pada apa yang diajarkan. Iman membutuhkan bukti nyata dari perbuatan yang dapat kita kerjakan. Khitan bagian kecil dari itu, sebelum ada tahapan-tahapan lain yang menuntut rasa ikhlas yang lebih besar lagi.
Pada sisi yang lain, dibalik kepatuhan itu, ada sebuah jalan yang membawa ke kebaikkan. Bukan di hari akhir, kita tak perlu lama menunggu, kebaikkan itu datang sekaligus, di dunia ini. Pada ritual khittan, sesungguhnya adalah membuang sumber penyakit yang kasat mata menempel di bagian tubuh manusia. Ujung alat vital lelaki, berdasar kajian ilmu kesehatan, adalah sumber penyakita. Sangat rawan ketika manusia tak membersihkan dengan benar bagian ujung alat vitalnya itu. Ritual puasa, menahan haus dan lapar, tetapi sesungguhnya memberikan jeda yang teramat bermanfaat bagi kesehatan. Mengistirahatkan sementara, fungsi alat-alat pencernaan manusia.
Maka, dalam ritual keagamaan, sesungguhnya bukan hanya sebatas hubungan Tuhan dengan hamba Nya. Tetapi, adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesamanya.