Senin, 19 Oktober 2009

Air Mata Soetedja



Kontroversi. Sepertinya kata tersebut semakin familiar di Banyumas. Hal-hal yang bersifat kontroversi itu, utamanya pada ranah kebijakan yang diambil pemerintah. Termutakhir adalah rencana Pemerintah Kabupaten untuk ‘menghilangkan’ gedung Soetedja dari peta Banyumas. Gedung yang sarat sejarah dengan perkembangan seni budaya Banyumas itu akan dibongkar karena renovasi Pasar Manis. Sebuah topeng yang selintas teramat sempurna.

Menghancurkan pusat seni budaya dan menautkannya dengan alasan pembangunan demi rakyat kecil, para pedagang pasar. Ketua Dewan Kesenian Kabupaten (DKK) Banyumas Bambang Set telah melontarkan pernyataannya. Kalangan seniman, dan rekan-rekan yang lain akan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan Soetedja.

Ada sesuatu yang tak bisa direlakan, bila gedung yang disebut sebagai rumah pergerakan orang-orang seni itu dihilangkan begitu saja. Tanpa menaruh prasangka buruk. Bila pedagang Pasar Manis menyetujui dan mendukung penuh rencana Pemkab soal ‘penggusuran’ Gedung Soetedja tersebut, maka potensi benturan antara rakyat berpeluang terjadi. Adakah tameng itu yang akan dipakai Pemkab untuk menghadapi gempuran penolakkan atas niat ‘menghilangkan’ Soetedja? Semoga saja tidak.

Sejauh ini belum terdengar, apakah Pemkab memiliki rencana untuk membangun sebuah gedung kesenian baru jika Sooetedja benar-benar digusur. Rakyat Banyumas sepertinya harus membiasakan untuk hidup dalam situasi-situasi yang mengejutkan. Bagaimana pembangunan menampakkan wataknya yang tidak ingin mendengar pendapat, saran, atau rembug dari yang lain.

Pembangunan lantas berjalan diatas keinginan yang berkuasa. Seolah ada jarak antara yang berada dalam pendopo kabupaten dengan mereka yang ada di seberang sana. Kompleksitas tidak dilihat sebagai modal untuk menghasilkan kebijakan yang lebih terintegrasi dan bermanfaat untuk masa yang lebih lama. Prosesnya lebih rumit, namun bila itu dilakukan penuh kesebaran dan mau mendengar, hasilnya akan lebih indah. Mari kita ingat sejenak beberapa kasus sebelum Soetedjo mencuat, soal pemugaran Alun-alun Purwokerto, ‘penggusuran’ PKL di jalan Jenderal Sudirman, dan pencabutan SKTM.

Penolakkan, keluh kesah rakyat, doa-doa kepedihan adalah laksana angin yang diyakini mudah berlalu. Refleksi sejenak itu sepertinya menghantarkan gambaran pada rakyat Banyumas, di masa pemerintahan sekarang, Soetedja akan mengalami nasib serupa.
Sungguh malang dan nestapa akan semakin dekat menghampiri, bukan hanya bagi kalangan pegiat seni jika mereka gagal mempertahankan Soetedja di tempatnya sekarang ini. Perihnya juga dirasakan seluruh rakyat Banyumas sekarang dan mendatang. Hilangnya kebanggaan sebagai warga kota yang memiliki gedung kesenian. Kemungkinan bergesernya pusat seni dan budaya ke kabupaten tetangga yang memiliki gedung kesenian.

Sungguh seni adalah satu bagian yang membuat manusia lebih menjadi manusia. Karena seni mengajarkan rasa. Seni membuat kita bisa merasa apa yang dirasa yang lain. Adakah yang ikut menangis saat yang lain menangis?

Pada titik ini, pemerintah harusnya mulai lebih terbuka. Rehabilitasi pasar untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang itu perlu. Namun, apakah dengan itu juga harus menghilangkan gedung bersejarah. Bangsa yang besar juga bangsa yang menghargai sejarahnya. Soetedja adalah bagian dari sejarah Banyumas. Pertanyaannya, ataukah memang sejarah ingin dirubah begitu saja oleh pemerintah yang berkuasa saat ini? Jika iya, mari kita belajar membiasakan hidup dalam kontroversi. Atau akan ada penjelasan lain dari persoalan-persoalan yang beberapa bulan terakhir terus menerpa Banyumas. Termutakhir, tentu soal Soetedja ini.

(yudhis fajar: untuk tajuk redaksi Radar Banyumas-Selasa 13 Oktober)